Menurut Babat Madura, reaksi masyarakat terhadap pemerintahan Mataram mulai muncul sejak awal pemerintahan Cakraningrat I di Sampang. Pada awalnya, masyarakat Madura menolak menjadi bagian dari kekuasaan Mataram, namun dengan kebijaksanaan Cakraningrat I, pandangan mereka berubah, dan mereka menerima pemerintahan Mataram.
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh pengamat sosial Sampang, KH Sholahur Robbani SE. Menurutnya, secara filosofis, Pulau Madura dapat diibaratkan seperti seekor sapi dengan posisi kepala di Sumenep, dada di Pamekasan, perut di Sampang, dan bokong di Bangkalan. Kepemimpinan dan keberhasilan masing-masing daerah tercermin dalam realitas saat ini. Sumenep dan Bangkalan memiliki tokoh-tokoh sentral yang dapat menjadi panutan dalam mengatasi konflik sosial, sehingga krisis dan konflik kepentingan dapat diatasi dengan mudah. Pamekasan dan Sampang, di sisi lain, kurang memiliki tokoh sentral yang mampu meredam konflik, sehingga konflik kepentingan di daerah ini lebih meruncing. Oleh karena itu, situasi di Sampang, yang berada di wilayah perut “sapi” Madura, memiliki tingkat konflik yang lebih tinggi daripada Pamekasan.
Untuk mengatasi kondisi ini, para pemimpin dan elit masyarakat perlu “berpuasa” dari godaan nafsu kekuasaan dan harta. Tanpa itu, situasi di Sampang akan terus tidak berubah, dengan konflik yang mudah meletus dan perdamaian masyarakat menjadi terancam.
Sejarah politik di Sampang telah ada sejak lama. Pada masa pemerintahan Raden Undakan atau Pangeran Cakraningrat II, politik di wilayah tersebut sudah dipenuhi dengan gejolak akibat kebijakan raja Mataram pengganti Sultan Agung, Amangkurat I.
Sejarah pemerintahan di Sampang bermula ketika seorang Kamituwo bernama Ario Lembu Peteng ditempatkan di Madegan Kelurahan Polagan. Ia adalah keturunan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dari Campa. Dari sini, Madura telah melahirkan raja-raja besar yang masih dikenang hingga saat ini.
Pada tahun 1624 M, Mataram berhasil menguasai Madura dengan tujuan menguasai seluruh Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Sultan Agung. Untuk memudahkan pemerintahan Mataram di Madura, Sultan Agung mengangkat Raden Praseno, yang dikenal sebagai Pangeran Cakraningrat I, sebagai kepala pemerintahan di Madura. Sampang pun ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Mataram di Madura.
