Pada tahun 1997, Kabupaten Sampang menjadi sorotan nasional karena peristiwa politik yang tidak lazim terjadi di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) yang seharusnya menjadi sarana untuk menentukan perwakilan rakyat di tingkat legislatif justru menjadi ajang kerusuhan dan kontroversi. Pemilu Sampang 1997 mengguncang daerah ini, memaksa otoritas untuk mengambil langkah langka dengan melakukan pencoblosan ulang.
Daftar Isi
Pencoblosan Ulang di Tengah Ketegangan
Pencoblosan ulang pada Pemilu Sampang 1997 dijadwalkan dilaksanakan di 86 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sampang dan 35 TPS di Kabupaten Pamekasan pada Rabu, 4 Mei. Langkah ini diambil setelah terjadinya kerusuhan di berbagai kecamatan dalam kabupaten tersebut. Kotak suara dan kartu suara telah disiapkan, dan pihak penyelenggara pemilu mulai memberitahukan rencana pencoblosan ulang melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk radio pemerintah daerah, masjid, musala, dan kelurahan-kelurahan di Sampang dan Pamekasan.
Keamanan juga menjadi perhatian utama. Meskipun tidak sebesar saat kerusuhan sebelumnya, aparat keamanan tetap bersiaga dengan tujuh satuan setingkat kompi dari Kodam Brawijaya. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap potensi kerusuhan baru. Pangdam Brawijaya Mayjen Imam Otomo bahkan memerintahkan penembakan segera terhadap siapa pun yang mencoba menciptakan kerusuhan.
Kontroversi Sejak Awal
Sampang bukan nama baru dalam konteks kekerasan. Bahkan sebelum Pemilu 1997, kekerasan dan kontroversi telah menghiasi catatan politik daerah ini. Pada tahun sebelumnya, saat pendaftaran pemilih untuk Pemilu 1997, kabupaten ini menjadi berita karena peristiwa dramatis. Enam kepala desa secara tiba-tiba mengganggu rapat pelaksana pengawasan pemilu daerah dan salah satu dari mereka bahkan menggunakan senjata tajam. Mereka marah karena sejumlah warga desa dan santri dari sebuah kecamatan tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus ini akhirnya ditangani oleh Bupati Sampang dan diselesaikan, tetapi menciptakan ketegangan awal.
Pemilu 1997 dan Kontroversi Hasil Suara
Pemilu Sampang 1997 terganggu oleh kontroversi perhitungan suara yang mencurigakan. Berdasarkan laporan DPC PPP Sampang, hasil pemungutan suara menunjukkan PPP memperoleh 205.057 suara untuk DPR, sementara Golkar hanya mendapatkan 81.873 suara, dan PDI hanya 1.645 suara. Namun, data dari pelaksana pemilu menunjukkan perbedaan yang signifikan, dengan PPP hanya mendapatkan 73.269 suara, Golkar membengkak menjadi 120.028 suara, dan PDI hanya 908 suara. Kejanggalan ini memicu keraguan dan protes dari PPP dan pendukungnya.
Pencoblosan Ulang Sebagai Solusi
Pada akhirnya, pencoblosan ulang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan kontroversi dan mengembalikan kedamaian ke Kabupaten Sampang. Namun, keputusan untuk melaksanakannya bukan tanpa tantangan. Pimpinan PPP Sampang bahkan meminta pencoblosan ulang di seluruh Kabupaten Sampang, bukan hanya di 86 TPS yang semula direncanakan. Mereka juga menekankan pentingnya memilih waktu yang tepat agar suasana kondusif.
Masa Depan Pemilu Sampang 1997
Meskipun pencoblosan ulang diadakan untuk mengatasi kontroversi dan kerusuhan, masih ada pertanyaan apakah itu akan berhasil. Terlebih lagi, sejumlah orang masih ditahan sebagai akibat kerusuhan sebelumnya. Sampai saat ini, ketegangan masih menggelayuti Kabupaten Sampang.
Sejarah Pemilu Sampang 1997 menjadi pengingat akan pentingnya penyelenggaraan pemilihan yang adil dan transparan dalam memastikan stabilitas politik. Kejadian-kejadian ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengelola proses demokratisasi di Indonesia, yang terkadang diwarnai oleh ketegangan dan kontroversi.
Dalam mengenang Pemilu Sampang 1997, kita harus belajar dari pengalaman masa lalu untuk memastikan bahwa pemilihan berikutnya dapat berjalan dengan lebih lancar dan transparan, menjaga stabilitas politik, dan mewujudkan keadilan bagi semua warga negara.
